Jakarta, 5/9 — Bintang Muda Indonesia menggelar diskusi dengan tema “Peran Partai Politik Dalam Mendorong Demokrasi Substantif” yang diisi oleh Irvan Tengku Harja, Peneliti Senior The Habibie Center. Pada pembukaan acara diskusi, Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) Demokrat, Rohmad Aditiya Utama, S.Sos., menegaskan tentang pentingnya membangun gagasan dan membentuk ide bersama tentang demokrasi hari ini dalam organisasi Sayap Partai Politik.
“(Diakui atau tidak) hari ini kita memandang demokrasi hanya sebatas pada pembicaraan tentang bagaimana langkah-langkah pemenangan pemilu.” Tegas Ketua Harian DPN BMI Demokrat, Aditya Utama. Pentingnya ruang-ruang diskusi sebagai pendidikan politik untuk membangun kesadaran politik agar demokrasi berjalan seimbang.
Irvan Tengku Harja, untuk membangun demokrasi yang substantif di Indonesia setidaknya kita membaca dalam tiga medan; problem demokrasi, kritik demokrasi, dan partai politik sebagai arus utama demokrasi Indonesia. “Kita harus membaca masalah-masalah demokrasi kita hari ini, agar dapat membangun demokrasi substantif,” imbuhnya.
Masalah Demokrasi Indonesia
Demokrasi mensyaratkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang mengedepankan penegakan hukum guna menuju masyarakat yang adil. Agar tidak terlanggarnya hak atau impunitas bagi segelintir golongan, maka hukum sebagai instrumen politik untuk mengambil jalan tengah.
Salah satu masalah besar demokrasi kita hari ini yaitu demokrasi tidak sedang berdiri di tempat dan tidak juga maju, melainkan sedang mengalami kemunduran. Alih-alih hukum sebagai instrumen politik, demokrasi Indonesia menghadapi masalah yang dilahirkan oleh sistemnya sendiri. Menjalankan demokrasi hanya berdasarkan instrumen hukum yang mengatur atau prosedur (demokrasi prosedural).
Kemunduran bagi demokrasi terjadi ketika tidak berjalannya nilai-nilai demokrasi sebagai sistem politik, ekonomi, dan sosial di tengah masyarakat. “penyempitan ruang publik (public sphere) untuk kebebasan berpendapat, melemahnya kontrol terhadap kekuasaan, politik hanya sebatas dimaknai agenda pemilu (pemilihan umum),” ujar Tengku.
Menurut Tengku, kebebasan berpendapat (dalam politik) tidak dapat dimaknai sebagai penyampaian pendapat dimuka umum. Melainkan pentingnya dibangun ruang-ruang publik (public sphere) sebagai tempat untuk bertukar gagasan bagi pembuat kebijakan di tengah masyarakat.
Politik, dalam pandangan Jurgen Habermas, sebagai ruang (space/sphere) untuk bertemunya berbagai kalangan dengan kepentingan serta latar belakangan sosial masyarakat yang berbeda-beda, untuk bertukar gagasan dan ide tentang tujuan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga pentingnya bagi setiap warga negara untuk terjamin rasa keamanan dari apapun ketika sedang melakukan kritik terhadap kebijakan maupun kekuasaan yang sedang berjalan.
Apabila politik dimaknai sebagai ruang, maka sudah seharusnya partai politik berperan aktif untuk membangun dan kembali kepada konstituennya. Guna mendengarkan kritik maupun gagasan-gagasan yang hidup di tengah masyarakat.
Membangun Politik Berbasis Gagasan
Salah satu pekerjaan penting dalam memperkuat demokrasi adalah mengembalikan politik kepada gagasan. Politik berbasis gagasan berarti kompetisi politik tidak hanya ditentukan oleh popularitas tokoh, kekuatan jaringan, atau strategi elektoral, tetapi juga oleh kemampuan menawarkan solusi terhadap persoalan masyarakat.
Dalam konteks inilah ruang-ruang deliberasi menjadi penting. Politik—sebagai ruang pertemuan antara pembuat kebijakan dengan masyarakat—untuk mempertemukan berbagai pandangan sebelum gagasan tersebut diterjemahkan menjadi agenda politik.
Organisasi sayap partai dapat memainkan peran sebagai laboratorium gagasan. Membangun kesadaran bagi kader muda, dan memberikan kesempatan untuk membaca perubahan sosial, mendiskusikan persoalan kebangsaan, mengkritisi kebijakan, serta menawarkan alternatif penyelesaian.
Dengan cara tersebut, kaderisasi politik tidak hanya menghasilkan orang-orang yang siap memenangkan kontestasi, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual dan kepekaan sosial.
Kemunduran demokrasi juga berkaitan dengan persoalan kepercayaan dan kesadaran publik terhadap institusi politik. Ketika masyarakat merasa bahwa politik hanya hadir untuk kepentingan elite, jurang (jarak) antara masyarakat dan institusi politik akan semakin lebar.
Sehingga partai politik harus mampu menunjukkan bahwa kritik masyarakat tidak berhenti sebagai percakapan, tetapi dapat menjadi bahan dalam menentukan sikap dan kebijakan. Hubungan dengan konstituen juga harus berubah dari hubungan transaksional menjadi hubungan politik yang lebih substantif. Masyarakat bukan sekadar pemilih, melainkan warga negara yang memiliki hak untuk terlibat dalam menentukan arah kebijakan.
Demokrasi Harus Dihidupkan
Pada akhirnya, demokrasi bukan sekadar seperangkat aturan atau prosedur. Demokrasi adalah praktik politik yang harus terus dihidupkan melalui kebebasan, partisipasi, dialog, kritik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kontrol terhadap kekuasaan.
Di tengah situasi ketika demokrasi Indonesia dinilai mengalami kemunduran, partai politik memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Partai politik tidak boleh hanya hadir sebagai peserta pemilu, tetapi harus kembali menjadi institusi yang menghubungkan masyarakat dengan kekuasaan.
Gagasan demokratisasi partai politik karena itu harus dimulai dari keberanian untuk membuka ruang diskusi, memperkuat pendidikan politik, membangun kaderisasi berbasis gagasan, menerima kritik, dan kembali mendengarkan suara masyarakat.
Kembali ke akar rumput bukan berarti sekadar mendatangi masyarakat. Lebih jauh dari itu, kembali ke akar rumput berarti mengembalikan politik kepada persoalan nyata masyarakat. Membangun kesadaran politik masyarakat terhadap hak-hak sebagai warga negara dan mengingatkan kewajiban negara terhadap warga negaranya.
Demokrasi substantif hanya mungkin tumbuh apabila masyarakat memiliki ruang untuk berbicara, partai politik bersedia mendengar, dan kekuasaan memiliki mekanisme untuk dikontrol. Jika politik hanya hadir ketika pemilu berlangsung, demokrasi akan berhenti pada prosedur. Namun, apabila politik hadir setiap hari dalam bentuk partisipasi, dialog, kritik, pendidikan, dan perjuangan terhadap kepentingan publik, maka demokrasi dapat benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Tantangan partai politik hari ini bukan hanya bagaimana memenangkan pemilu berikutnya, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa setelah pemilu selesai, demokrasi tetap hidup.