Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Refleksi atas Tragedi 30 September 1965 dan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober
Setiap akhir September, kita kembali membuka halaman sejarah yang berat. Ada para perwira yang kehilangan nyawa. Ada keluarga yang ditinggalkan. Ada pergolakan yang mengubah arah bangsa dan meninggalkan luka panjang.
Pada 1 Oktober, kita berdiri dalam upacara, menundukkan kepala, lalu mengucapkan kembali janji untuk menjaga Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967.
Sesudah upacara selesai, kehidupan berjalan lagi. Orang tua menghitung uang belanja. Anak-anak berangkat sekolah. Mahasiswa membaca berita, berdiskusi, dan sebagian turun ke jalan.
Di situlah peringatan ini menemukan pertanyaan yang dekat dengan kehidupan kita: sudahkah nilai yang kita hormati hadir dalam cara negara memperlakukan rakyatnya?
Ketika Mahasiswa Memasuki Sejarah
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, atau KAMI, lahir pada 25 Oktober 1965 melalui pertemuan di kediaman Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Sjarif Thayeb. Sejumlah organisasi, termasuk HMI, PMKRI, dan PMII, berhimpun dalam penentangan terhadap PKI setelah peristiwa G30S. Gerakan ini memperoleh dukungan Angkatan Darat.
Pada awal 1966, Tritura mempertemukan tuntutan politik dengan kesulitan hidup: pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Orang boleh berbeda dalam membaca pergolakan kekuasaan, tetapi harga kebutuhan pokok menyentuh meja makan hampir setiap keluarga.
Aksi semakin keras. Arief Rahman Hakim gugur. KAMI dilarang, sementara pergolakan terus berlangsung hingga terbitnya Supersemar dan peralihan kekuasaan secara bertahap.
Sejarah ini menunjukkan keberanian mahasiswa. Namun, keberanian itu bergerak di tengah hubungan yang rumit antara kampus, militer, dan elite politik.
Sidney Tarrow, dalam Power in Movement, menjelaskan bahwa gerakan sosial berkembang melalui perubahan peluang dan hambatan politik. Ketidakpuasan membutuhkan jaringan, kesempatan bertindak, dan kemampuan menggalang dukungan agar menjadi kekuatan bersama.
Dengan kerangka itu, peran KAMI dapat dibaca sebagai pertemuan antara keberanian mahasiswa dan terbukanya peluang politik pada masa krisis. Ini merupakan cara memahami sejarah, bukan alasan untuk mengecilkan pengorbanan mereka.
Justru dari sana muncul pelajaran yang agak getir: sebuah gerakan bisa membantu membuka jalan perubahan, tetapi belum tentu menentukan ke mana jalan itu berakhir.
Demokrasi Membutuhkan Suara yang Terus Hidup
Mahasiswa hari ini menghadapi keadaan berbeda. Mereka hidup dalam sistem pemilu, parlemen, kebebasan pers, dan ruang digital. Meski demikian, keberadaan lembaga demokrasi belum dengan sendirinya membuat setiap keluhan memperoleh jawaban.
Robert A. Dahl, dalam On Democracy, menempatkan partisipasi efektif, kesetaraan politik, dan kesempatan memahami persoalan sebagai unsur penting demokrasi. Warga perlu mempunyai kesempatan menyampaikan pandangan dan memengaruhi agenda bersama.
Bila gagasan itu kita bawa ke kehidupan sehari-hari, demokrasi terasa bermakna ketika seorang warga bisa bertanya tentang anggaran, mempertanyakan pelayanan, atau menolak kebijakan tanpa kehilangan rasa aman.
Di sinilah mahasiswa dapat menjadi oposisi moral dan kekuatan politik di luar lembaga formal. Mereka mengingatkan bahwa mandat pemerintahan datang bersama kewajiban untuk mendengar.
Ketika pengawasan parlemen melemah, tekanan dari masyarakat dapat membantu mengangkat persoalan yang terabaikan. Namun, mahasiswa juga perlu merawat hubungan dengan lembaga perwakilan. Aspirasi memerlukan saluran agar dapat menjadi keputusan, anggaran, dan perubahan aturan.
Jalanan membuka perhatian. Pekerjaan sesudahnya sering lebih sunyi: membaca dokumen, mengikuti rapat, menguji janji, dan memastikan keputusan benar-benar dilaksanakan.
Suara yang Berubah Bentuk
Generasi lama mungkin mengenang gerakan melalui barisan panjang dan pengeras suara. Generasi sekarang memiliki lebih banyak pilihan: kajian kebijakan, pers kampus, video, musik, poster, advokasi warga, dan kampanye digital.
Dalam diskusi di UGM pada 2022, Arie Sudjito mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak selalu identik dengan mobilisasi fisik. Berkurangnya demonstrasi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa mahasiswa berhenti berpolitik.
Perubahan ini patut kita dengarkan dengan rendah hati. Setiap generasi mencari bahasanya sendiri.
Tetapi ruang digital juga menggoda kita untuk cepat marah dan cepat merasa benar. Sebuah potongan video dapat beredar lebih jauh daripada penjelasan lengkapnya. Karena itu, keberanian bersuara membutuhkan kesabaran memeriksa.
Mahasiswa akan lebih dipercaya ketika sanggup mengoreksi informasi yang keliru, termasuk informasi yang menguntungkan tuntutannya sendiri.
Pemerintah yang Bersedia Menjawab
Persoalan biaya hidup, pendidikan, tata kelola Makan Bergizi Gratis, korupsi, dan kewenangan aparat layak diperdebatkan dengan serius. Di balik setiap isu ada orang yang menanggung akibat keputusan negara.
Kritik terhadap MBG, misalnya, dapat menjadi dorongan untuk memastikan makanan aman, pengadaan transparan, penerima tepat, dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan baik sebuah program perlu dijaga sepanjang pelaksanaannya.
Mark Bovens, dalam kajiannya tentang akuntabilitas, menjelaskan hubungan antara pihak yang menjalankan kewenangan dan forum yang berhak meminta penjelasan, mengajukan pertanyaan, menilai, serta memberikan konsekuensi.
Dalam pemerintahan, gagasan ini membawa tuntutan yang konkret. Pejabat perlu menerangkan keputusan dan hasilnya. Lembaga pengawas harus dapat menguji penjelasan tersebut. Kesalahan perlu diikuti perbaikan dan, apabila terbukti ada pelanggaran, konsekuensi yang sesuai.
Bagi mahasiswa, pelajarannya juga jelas: kritik perlu diarahkan sampai pada pertanggungjawaban. Siapa yang memutuskan? Apa dasar keputusannya? Siapa yang dirugikan? Bagaimana memperbaikinya?
Pertanyaan seperti itu mungkin kurang riuh daripada slogan. Namun, jawabannya dapat mengubah pelayanan yang diterima rakyat.
Kepercayaan Dibangun dari Pertemuan
Robert Putnam, bersama Robert Leonardi dan Raffaella Nanetti, melalui Making Democracy Work, menunjukkan pentingnya kehidupan kewargaan, kepercayaan, dan kerja sama bagi keberhasilan institusi pemerintahan. Penelitian mereka berangkat dari pengalaman pemerintahan regional di Italia.
Pelajarannya relevan untuk direnungkan di Indonesia, dengan tetap memperhatikan perbedaan konteks. Gerakan mahasiswa membutuhkan hubungan yang hidup dengan masyarakat: mendengar pekerja, mendampingi warga, memahami kesulitan keluarga, dan belajar dari pengalaman orang yang jarang mendapat panggung.
Dari pertemuan itulah tuntutan memperoleh kedalaman.
Sebutan “oposisi moral” pun membawa tanggung jawab. Mahasiswa tetap manusia, dapat keliru dan dapat dipengaruhi kepentingan. Kepercayaan tumbuh ketika mereka terbuka tentang dasar tuntutan, menjaga kemandirian, dan bersedia dikritik.
Pancasila yang Kita Rasakan
Mengenang tragedi 1965 berarti menghormati mereka yang gugur, menolak kekerasan politik, dan menjaga kepekaan terhadap penderitaan manusia dalam pergolakan sesudahnya.
Pancasila memberi pegangan untuk menjalani pekerjaan tersebut. Kemanusiaan meminta kita menjaga martabat sesama, bahkan ketika berbeda pendapat. Persatuan membutuhkan keadilan agar orang merasa menjadi bagian dari bangsa. Musyawarah memerlukan telinga yang bersedia mendengar. Keadilan sosial menuntut perhatian pada mereka yang paling berat menanggung kesulitan.
Pemerintah dapat menunjukkan keteguhannya dengan menjawab kritik secara terbuka. Mahasiswa dapat menunjukkan kedewasaannya dengan menjaga bukti, menghindari kekerasan, dan menawarkan jalan perbaikan.
Pada akhirnya, seorang ibu mungkin tidak pernah membaca Dahl, Tarrow, Putnam, atau Bovens. Tetapi ia memahami apakah hidup keluarganya semakin layak. Ia tahu apakah keluhannya didengar. Ia merasakan apakah hukum memperlakukannya dengan adil.
Kepadanya, dan kepada jutaan warga seperti dirinya, janji Pancasila harus sampai. Ketika kita menundukkan kepala pada 1 Oktober, semoga ada keberanian yang ikut tumbuh: keberanian menjaga ingatan, mengakui kekurangan, dan mendengar suara yang selama ini terlalu mudah kita lewatkan.
Referensi
1. Dahl, Robert A. (1998). On Democracy. Yale University Press.
2. Tarrow, Sidney (1998). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Edisi kedua. Cambridge University Press.
3. Putnam, Robert D., Robert Leonardi, dan Raffaella Y. Nanetti (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.
4. Bovens, Mark (2007). “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework.” European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x
5. Raditya, Iswara N. (2021). “Mahasiswa Mendirikan KAMI untuk Mengganyang PKI.” Tirto.
6. Universitas Gadjah Mada (2022). “Memahami Gerakan Mahasiswa Kekinian.”
7. Sekretariat Negara. “Presiden Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila.”