Anggota DPRD Bolmut Fikri Gam Dobrak Kasus Tahanan Muslim Dipaksa Makan Daging Anjing

Bolmut — Aroma skandal dari Lapas Enemawira, Sangihe, menembus ruang publik. Dugaan bahwa seorang tahanan muslim dipaksa memakan daging anjing memicu gelombang kemarahan di berbagai daerah.

Dari Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), suara paling keras datang dari Fikri Gam, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bolmut sekaligus Anggota DPRD Bolmut.

“Ini tindakan biadab. Pelecehan agama. Tidak bisa ditolerir dalam bentuk apa pun,” tegas Fikri Gam.

Fikri Gam juga menilai bahwa dugaan pemaksaan makanan haram ini bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi penghinaan terhadap martabat manusia.

“Memaksa muslim makan daging anjing itu bukan kesalahan kecil. Itu pelecehan agama dan penghinaan terhadap manusia. Saya mengutuk keras tindakan keji ini,” ujarnya kepada media, Rabu 3 Desember 2025.

Ia mendesak Menteri Hukum dan HAM, Agus Andrianto, untuk turun tangan langsung dan memastikan kasus ini diproses secara hukum, bukan hanya lewat penonaktifan petugas.

“Saya meminta Pak Menteri menseriusi tindakan tidak bermoral ini. Negara harus hadir. Pelaku tidak boleh ditolerir, harus dihukum,” tegasnya.

Menurut Fikri Gam, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengawasan lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Utara masih sangat lemah.

“Lapas seharusnya tempat pembinaan, bukan lokasi penyiksaan. Kalau kasus seperti ini bisa lolos, berarti ada yang sangat keliru dalam sistem pengawasan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemaksaan makanan haram menyentuh isu sensitif yang berpotensi memicu ketegangan sosial jika tidak segera diselesaikan.

“Ini soal keyakinan. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa memicu konflik,” tambahnya.

Fikri Gam memastikan bahwa Demokrat Bolmut berdiri tegak bersama masyarakat korban dugaan pelanggaran HAM tersebut.

“Kami tidak akan diam. Kami akan mengawal kasus ini sampai selesai. Keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Fikri Gam menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum besar untuk perbaikan total sistem pengawasan lapas, bukan sekadar hukuman kepada oknum.

“Jangan sampai kasus ini menguap. Negara harus hadir, hukum harus berjalan, dan lapas harus dibenahi,” tutupnya.