Jakarta — Kementerian Transmigrasi menegaskan arah baru pembangunan melalui program Transmigrasi Patriot sebagai upaya mencetak sumber daya manusia unggul yang siap memperkuat pembangunan di kawasan transmigrasi dan wilayah terdepan Indonesia.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan program ini menjadi bagian penting dari transformasi transmigrasi yang kini berfokus pada peningkatan kualitas manusia.
“Transmigrasi hari ini bukan lagi perpindahan penduduk. Ini pengiriman generasi unggul bangsa untuk membawa ilmu, teknologi, dan inovasi ke garis depan pembangunan Indonesia,” ujar Menteri Iftitah di Komisi V DPR RI, Rabu (12/11).
Hingga awal November 2025, realisasi anggaran Kementerian Transmigrasi sudah mencapai 67,44 persen dari total pagu Rp1,897 triliun. Capaian tertinggi dicatat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar 73,09 persen. Angka ini menunjukkan fokus pembangunan yang lebih terarah pada peningkatan SDM dan penguatan kawasan.
Program Transmigrasi Patriot akan menjadi flagship (produk unggulan) Kementerian Transmigrasi pada 2026 mendatang. Generasi muda berpendidikan tinggi dikirim ke kawasan transmigrasi untuk mendampingi masyarakat, mengembangkan ekonomi lokal, dan memperkuat kapasitas kawasan.
“Kami ingin menciptakan knowledge spillover—pengetahuan dan inovasi yang mengalir dari para patriot ke masyarakat dan dunia usaha (ekonomi lokal) di kawasan transmigrasi,” ujar Menteri Iftitah.
Beasiswa Patriot juga disiapkan bagi mahasiswa pascasarjana universitas mitra. Sebanyak 30 persen peserta akan menjalani pelatihan Komponen Cadangan untuk memperkuat spirit bela negara sebelum diterjunkan ke kawasan transmigrasi selama 6–12 bulan.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar, Hanan Rozak meminta masa penempatan Transmigrasi Patriot diperpanjang agar lebih mendalami permasalahan suatu daerah dan dirasakan langsung masyarakat transmigrasi.
“Kalau penempatan hanya 6 bulan maka tidak maksimal, agar transfer ilmu lebih maksimal, masa penugasan perlu lebih lama agar lebih dirasakan manfaatnya langsung bagi masyarakat kawasan transmigrasi,” ujarnya.
Menteri Iftitah menegaskan bahwa masukan DPR akan menjadi bagian dari penyempurnaan Program Transmigrasi Patriot. Kementerian akan lebih fokus untuk menajamkan program tersebut.
“Kami ingin Transmigrasi Patriot menjadi energi baru pembangunan kawasan, bukan sekadar seremoni,” pungkasnya. (rdp)