Polemik pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis bukan soal kebijakan. Ini bukan debat teknis anggaran. Ini bukan persoalan prosedur. Ini soal konflik kepentingan.

Apa yang disampaikan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, patut menjadi bahan perenungan segenap kita, bahwa setiap anggaran negara dibahas melalui DPR, melalui sidang resmi, melalui mekanisme konstitusional, dan disahkan secara sah. Tidak ada kebijakan yang berdiri sendiri. Semua melewati proses kolektif.

Artinya keputusan itu bukan keputusan sepihak. Kalau hari ini muncul tudingan seolah-olah pembiayaan bermasalah, maka yang pertama harus dilihat adalah proses di DPR.

Siapa yang membahas?

Siapa yang menyetujui?

Siapa yang ikut mengetok keputusan?

Jadi logikanya jelas. Kalau prosesnya kolektif, tanggung jawabnya juga kolektif…!!

Yang menjadi masalah bukan prosedurnya. Yang menjadi masalah adalah kepentingan yang sedang bergerak di dalam. Jangan sembunyi di balik isu rakyat untuk menutupi konflik kepentingan internal partai.

Jangan juga menggunakan nama pendidikan, apalagi narasi kepedulian sosial, jika yang sedang berjalan adalah pertarungan posisi dan pengaruh.

Program Makan Bergizi Gratis adalah agenda negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ini program strategis untuk penguatan gizi dan masa depan generasi bangsa. Program seperti ini seharusnya dijaga bersama, bukan dijadikan alat tarik-menarik kepentingan.

Kalau ada perbedaan kepentingan di dalam partai, selesaikan di dalam partai. Jangan lempar ke ruang publik dengan membawa kepentingan rakyat sebagai pembenaran…!

Konflik kepentingan adalah hal biasa dalam politik. Tetapi ketika konflik itu dibungkus seolah-olah demi rakyat, disitulah integritas dipertanyakan.

“Kepentingan elite tidak boleh berdiri di atas kepentingan bangsa.”

The post POLEMIK MBG: Bukan Soal Kebijakan, Tapi Konflik Kepentingan appeared first on Bintang Muda Indonesia.

Jembatan Kabanaran diharapkan menjadi akses strategis yang memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan aktivitas ekonomi lintas wilayah.

“Konektivitas sangat penting, dan ini menjadi komitmen dari Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bukan hanya di Jembatan Kabanaran ini, melainkan juga tadi secara langsung Pak Menteri PU melaporkan kepada Bapak Presiden ada empat infrastruktur lainnya yang juga diresmikan secara bersamaan,” jelasnya.

Empat infrastruktur tambahan yang diresmikan secara serentak tersebut meliputi Jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat, Underpass Joglo di Surakarta, Jawa Tengah, Underpass Gatot Subroto di Kota Medan, Sumatra Utara, serta Flyover Canguk di Magelang, Jawa Tengah. Menko AHY menekankan bahwa seluruh infrastruktur tersebut merupakan bukti nyata dukungan pemerintah terhadap pemerataan pembangunan wilayah melalui peningkatan konektivitas.

“Semua dihadirkan untuk bisa menghubungkan antarwilayah, ini adalah bukti bahwa pemeratan pembangunan sangat didukung oleh infrastruktur konektivitas, apakah itu jalan, jembatan, termasuk flyover dan underpass,” ujar Menko AHY.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas dalam mendorong pertumbuhan berbagai sektor.

“Jembatan, fly over dan underpass merupakan representasi konektivitas, dan konektivitas memegang peran kunci dalam menggerakkan roda pembangunan nasional,” ujar Menteri Dody.

Menko AHY menambahkan bahwa konektivitas bukan hanya mengurangi kemacetan atau mengurai kepadatan, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi masyarakat. Ketika dua wilayah terhubung dengan baik, mobilitas manusia, barang, dan jasa menjadi semakin lancar. Dampaknya adalah menurunnya biaya perjalanan, efisiensi waktu tempuh, serta meningkatnya aktivitas ekonomi, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Selain manfaat ekonomi, proyek-proyek ini juga berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dibiayai APBN tersebut, disebut Menko AHY, menyerap puluhan ribu tenaga kerja konstruksi.

“Mudah-mudahan bisa digunakan dengan sebaik mungkin dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi-lokasi yang dibangun infrastruktur ini,” tutup Menko AHY.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY hadir bersama Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo; Gubernur Pemprov DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X; Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan; Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih; serta jajaran Pemerintah Provinsi DIY. Menko AHY turut didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal; serta Staf Khusus Menteri, Agust Jovan Latuconsina dan Herzaky Mahendra Putra.

The post Menko AHY: Presiden Resmikan 5 Infrastruktur Konektivitas, Dorong Pemerataan Pembangunan appeared first on Bintang Muda Indonesia.

“Sore hari ini saya menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka untuk menyampaikan sejumlah update atau laporan, sekaligus juga mendapatkan arahan-arahan atau direktif yang menjadi rujukan dalam kami melanjutkan berbagai perencanaan ataupun langkah-langkah di lapangan. Tema hari ini khusus berbicara tentang bagaimana memperkuat konektivitas secara nasional,” ujar Menko AHY ketika memberikan keterangan kepada awak media usai bertemu dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Menurut Menko AHY, pembangunan konektivitas menjadi kunci dalam memperkuat pelayanan mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

“Kita tahu Indonesia adalah negara yang memiliki kondisi geografi yang khas karena terdiri dari banyak kepulauan, ada beberapa wilayah yang juga masih tertinggal. Oleh karena itu, konektivitas atau infrastruktur pendukung transportasi darat, laut, udara termasuk kereta api ini penting untuk kita kawal bersama-sama,” jelasnya.

Menko AHY menyebut sektor transportasi kereta masih menjadi primadona nasional dengan sekitar 500 juta penumpang setiap tahun atau 1,6 juta per hari. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menghadirkan transportasi kereta yang semakin maju, modern, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

“Negara harus hadir, dan ini menjadi komitmen kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Beliau menyampaikan negara, pemerintah akan hadir untuk memastikan sektor transportasi kereta ini semakin maju dan berkembang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menko AHY menekankan bahwa pembangunan transportasi kereta tidak hanya difokuskan di Pulau Jawa, tetapi juga diperluas ke berbagai kawasan Indonesia lainnya.

“Pembangunan tentu tidak hanya di Jawa, tapi juga di berbagai kawasan Indonesia lainnya. Itu mengapa beliau juga menyampaikan tidak hanya memperkuat Jawa, tapi juga Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi untuk kereta juga harus dibangun,” tuturnya.

Selain untuk memperlancar mobilitas masyarakat, pengembangan jalur kereta di luar Jawa juga akan mendukung distribusi logistik nasional, terutama untuk komoditas seperti batu bara dan sawit.

“Dengan transportasi logistik yang lebih mengedepankan kereta dari satu titik ke titik lain, diharapkan bisa menjadi solusi dan sekaligus mengurangi beban jalan raya,” ujarnya.

Terkait dengan perkembangan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, Menko AHY menegaskan bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Tiongkok, untuk mencari solusi terbaik dalam restrukturisasi keuangan dan pengembangan lanjutan proyek tersebut.

“Tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta–Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak. Kami sepakat menghadirkan solusi terbaik yang paling feasible, yang paling baik untuk semua,” kata Menko AHY.

Setelah restrukturisasi selesai, pemerintah akan mendorong pengembangan jalur kereta cepat ke wilayah lain, termasuk Jakarta–Surabaya hingga Banyuwangi.

“Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan. Ini berbicara tentang keadilan dan pemerataan antarwilayah,” ujar AHY.

Menko AHY optimis di bawah arahan Presiden Prabowo, seluruh persoalan dan isu terkait perkeretaapian dapat dituntaskan bersama-sama.

“Kami tentunya optimis atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto segala permasalahan dan isu yang sedang berkembang ini bisa dituntaskan bersama dengan pihak Tiongkok, dan pada saatnya kita bisa mengembangkan lebih lanjut untuk kereta cepat, termasuk melakukan reaktivasi rel-rel kereta yang sudah tidak lagi aktif. Ini sangat mendasar untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita,” pungkasnya.

The post Jalankan Arahan Presiden Prabowo, Menko AHY Pastikan Pengembangan Sektor Kereta Api Untuk Memperkuat Konektivitas Nasional appeared first on Bintang Muda Indonesia.

Dalam wawancara di Yogyakarta (19/10), Ketua Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi, akrab disapa Gus Farkhan, menyampaikan apresiasi atas program sosial dan stabilitas nasional, namun menyoroti tantangan ekonomi, inefisiensi birokrasi, dan perlunya diplomasi yang lebih proaktif.

Apresiasi

Gus Farkhan memuji program Makan Bergizi Gratis (MBG), diluncurkan Januari 2025, yang menjangkau jutaan anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, membantu menekan stunting dan malnutrisi.

“MBG menunjukkan komitmen Prabowo pada rakyat kecil, rasanya memang agak berbeda dengan program awal Jokowi, atau pendekatan teknokratis SBY,” ujar Gus Farkhan.

Survei Kompas Litbang (Januari 2025) mencatat kepuasan publik mencapai 80,9%, jauh di atas Jokowi dan SBY di tahun pertama. Di sektor ekonomi, kebijakan seperti kenaikan UMP (November 2024), pengampunan utang UMKM, dan pendirian bank bullion emas dinilai BMI sebagai langkah berani. Pemindahan ibu kota ke Nusantara (target 2028) dan Proyek Strategis Nasional Merauke untuk ketahanan pangan memperkuat stabilitas nasional. Program beasiswa pemuda Papua juga dinilai efektif mengurangi ketegangan sosial di daerah terpencil.

Di kancah global, bergabungnya Indonesia ke BRICS (2025) dan diplomasi “1.000 teman, 1 musuh terlalu banyak” juga disebut lebih dinamis. Gus Farkhan juga menyoroti langkah tepat Prabowo dalam hubungan internasional, termasuk misalnya dalam menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai duta khusus untuk misi diplomatik ke Tiongkok pada September 2025, menghadiri Parade Victory Day dan membahas kerjasama infrastruktur, investasi, serta stabilitas regional seperti isu Laut China Selatan.

“Keputusan mengutus AHY itu tepat, mengingat sekaligus memanfaatkan pengalaman militer dan jaringan politik AHY dari era SBY, menghasilkan penguatan hubungan ekonomi melalui potensi investasi Belt and Road Initiative, gestur netralitas Indonesia di tengah ketegangan geopolitik, menjadikannya langkah sukses yang memperkuat citra Indonesia sebagai mitra strategis,” terang Gus Farkhan.

Tantangan dan Kritik

Namun, BMI menyoroti sejumlah kelemahan. Kabinet Merah Putih, dengan puluhan menteri dan wakil menteri, dianggap terlalu gemuk, padahal sering mengkampanyekan pentingnya efisiensi.

“Prabowo perlu efisiensi dan independensi lebih besar dari bayang-bayang Jokowi,” kata Farkhan, merujuk pada pengaruh kuat Jokowi melalui figur-figur lama.

Selain itu, bidang ekonomi juga masih menjadi perhatian utama. Pertumbuhan melambat akibat pemangkasan anggaran proyek tanpa sumber pertumbuhan baru, berbeda dengan fokus infrastruktur Jokowi. Kenaikan PPN untuk barang mewah dan wacana ekspatriat di BUMN memicu polemic. Kelangkaan LPG 3 kg dan naiknya pengangguran memperburuk daya beli.

“MBG populer, tapi kualitas makanan dan keterlibatan militer berlebihan perlu diperbaiki,” ujar Farkhan.

Secara global, wacana keluar dari Perjanjian Paris dinilai kurang baik pada reputasi lingkungan Indonesia yang sudah lama dibangun, komitmen SBY pada REDD+ hingga energi hijau.

Bagaimana ke Depan?

BMI mendesak reformasi kabinet untuk efisiensi, stimulus ekonomi yang inklusif, serta komitmen pada HAM dan lingkungan. “Kami ingin lapangan kerja bagi pemuda dan kebijakan yang responsif. Indonesia harus pimpin isu global, seperti Jokowi di G20, sambil belajar dari koordinasi era SBY,” ujar Farkhan.

Gus Farkhan juga menekankan perlunya diversifikasi ekspor dan rantai pasok domestik untuk hadapi dinamika global, dengan pemuda sebagai mitra strategis.

Gus Farkhan optimistis Prabowo dapat mempercepat transformasi Indonesia. “Setahun ini menunjukkan kemampuan eksekutif yang solid, tapi ekonomi dan diplomasi perlu perbaikan cepat. Kami, pemuda Demokrat, mendukung visi Indonesia Emas 2045, asal Prabowo memimpin dengan independensi dan inovasi,” tutupnya.

BMI berharap tahun kedua menjadi titik balik menuju pemerintahan yang lebih inklusif dan Tangguh.

The post Setahun Kepemimpinan Prabowo: Harapan dan Tantangan appeared first on Bintang Muda Indonesia.

Saat berpidato di Universitas Indonesia, Menko AHY menegaskan bahwa tragedi di Palestina tidak boleh diabaikan. Menurut Menko AHY, yang paling buruk adalah tragedi kemanusiaan berupa genosida di Palestina.

“Apa yang terjadi saat ini harus benar-benar kita jadikan semangat untuk terus memperjuangkan saudara-saudara kita. Sudah terlalu banyak yang menjadi korban: 65.000 sejak tahun 2003 telah kehilangan nyawa, lebih dari 165.000 luka dan cacat, serta banyak yang harus kehilangan rumah dan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, kita harus tegas, kita berdiri memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ini adalah posisi dan sikap Indonesia yang harus kita perjuangkan,” ujar Menko AHY.

Pernyataan Menko AHY tersebut sejalan dengan pidato Presiden Prabowo di PBB, yang menegaskan bahwa Indonesia akan terus konsisten memperjuangkan keadilan global dan mendukung kemerdekaan Palestina.

“Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina, sampai hak-hak mereka dipenuhi dan kemerdekaan tercapai,” ujar Presiden Prabowo saat pidato di PBB.

Menurut Menko AHY, keberanian Presiden Prabowo menyuarakan isu-isu kemanusiaan di forum dunia patut diapresiasi. Suara Indonesia, lanjutnya, bukan hanya menjaga kepentingan nasional, tetapi juga menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal.

The post Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di PBB, Menko AHY: Tegas Soal Krisis Iklim dan Palestina appeared first on Bintang Muda Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam laporan penutupnya menyampaikan bahwa ICI 2025 yang mengangkat tema Sustainable Infrastructure for the Future: Innovation and Collaboration telah sejalan dengan filosofi pembangunan pemerintah yang menggabungkan keadilan sosial, kedaulatan nasional, serta keberlanjutan.

“Tema ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tidak hanya membangun secara masif, tetapi juga membangun dengan keberanian, akal sehat, dan arah strategis. Bapak Presiden sering mengingatkan kepada kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berdaulat, bukan hanya secara teritorial, tetapi juga dalam pangan, air, dan energi. Dan arah itu tentunya harus kita wujudkan dalam kebijakan konkret infrastruktur nasional,” tutur Menko AHY.

Menko AHY menegaskan bahwa saat ini bangsa Indonesia bukan sekadar membangun lebih banyak, tetapi membangun dengan pendekatan yang lebih strategis, lebih berdaulat, lebih berdampak, dan lebih berpihak pada masa depan.

Saat memberikan arahan diatas panggung, Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi Menko AHY atas kepemimpinan dan pemahaman mendalam terhadap arah kebijakan pemerintah.

“Saya senang karena berarti saya tidak salah pilih Menko Infrastruktur. Salah satu kunci kepemimpinan adalah memilih tim terbaik. Menko Infrastruktur bisa menangkap masalah yang kita hadapi dan strategi yang akan dijalankan,” ungkap Presiden Prabowo.

Konferensi ICI ini dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan.

Lebih dari 7.000 peserta dari berbagai negara partisipan termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti: Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

The post ICI 2025 Sukses Digelar, Presiden Prabowo Apresiasi Kepemimpinan Menko AHY appeared first on Bintang Muda Indonesia.

MoU ini ditandatangani oleh Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) RI, Teuku Riefky Harsya, dan Menteri Kebudayaan Prancis, Rachida Dati, di hadapan Presiden Prabowo dan Presiden Macron di Istana Negara.

Presiden Prabowo dalam pidatonya mengatakan kehadiran Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi yang pertama asal Uni Eropa sejak dirinya dilantik menjadi Presiden RI ke-8.

Kunjungan ini memiliki makna khusus sebagai 75 tahun hubungan diplomatik serta hadirnya kemitraan strategis yang di mulai sejak 2011 dan sepakat untuk melangkah lebih baik menuju 100 tahun di pada tahun 2050 di bidang strategis.

“Sebagai negara yang memiliki tradisi yang kuat, kami juga sudah meluncurkan deklarasi strategis di bidang kebudayaan Indonesia-Prancis. Sebagai pedoman berbagai kerja sama di berbagai bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif, yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky menjelaskan bahwa kerja sama di sektor ekonomi kreatif kedua negara meliputi subsektor game, film, desain, fesyen, kriya. Komitmen yang dibangun mengedepankan semangat saling menghargai dan mendukung kemajuan antarkedua negara.

“Kami bersepakat untuk menjalankan beberapa _joint program_ di bidang ekonomi kreatif yang mencakup pengembangan talenta, sinergi dengan stakeholder, akses pasar serta perlindungan dan komersialisasi Kekayaan Intelektual antarkedua negara,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky.

Menteri Ekraf juga menambahkan bahwa langkah konkret kerja sama ini di antaranya; penguatan talenta (SDM Ekraf) meliputi workshop, pertukaran pegiat ekraf (residency), hingga koproduksi. Sementara, sebagai upaya perluasan akses pasar, disepakati untuk memfasilitasi partisipasi pegiat ekraf pada berbagai even di kedua negara.

Penandatanganan MoU dilanjutkan dengan pertemuan khusus antara Menteri Ekraf Teuku Riefky dengan Menteri Rachida Dati di kantor Kementerian Ekraf RI, Jakarta, pada hari ini. Pertemuan ini membahas secara lebih rinci mengenai implementasi kerja sama ekonomi kreatif Indonesia-Prancis.

“Dengan penandatanganan MoU ini, diyakini dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai ekspor, penciptaan lapangan kerja, investasi, dan kontribusi terhadap PDB dari sektor Ekonomi Kreatif, selaras dengan program Asta Cita dan RPJMN 2025-2029,” kata Menteri Ekraf Teuku Riefky.

Selain menandatangani MoU, Menteri Ekraf juga akan turut mendampingi Presiden Prabowo pada makan malam kenegaraan dan kunjungan hari kedua Presiden Macron beserta delegasi ke Candi Borobudur, Jawa Tengah, Kamis, 29 Mei 2025.

The post Indonesia-Prancis Tanda Tangani Kerja Sama Penguatan Ekonomi Kreatif appeared first on Bintang Muda Indonesia.

Menko AHY mengungkapkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, investasi memiliki peran penting, termasuk dalam meningkatkan efisiensi dan jangkauan distribusi loglogistik.

“Jadi kami dari Kemenko Infrastruktur, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak hanya di Jawa Tengah, tapi di berbagai tempat lainnya juga bisa sukses dengan dukungan infrastruktur, konektivitas, dan juga kepastian akan lahan kondisi. Ada ATR/BPN yang bisa memastikan bahwa lahannya juga seharusnya jelas dan tidak ada masalah,” ujar Menko AHY.

Lebih lanjut, keberhasilan KEK, termasuk KITB, sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, konektivitas, serta kepastian hukum terkait lahan. Menko AHY akan memastikan bahwa kawasan ini memiliki infrastruktur yang memadai, logistik yang efisien, serta kepastian hukum atas lahan yang digunakan.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya. Pembangunan infrastruktur harus berkelanjutan. Pemerintah saat ini tidak hanya melanjutkan proyek yang telah berjalan, tetapi juga melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan.

“Tentunya Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki beberapa prioritas. Kita ingin menghadirkan swasembada pangan, swasembada energi, termasuk industrialisasi. Nah, industrialisasi ini juga penting, semuanya harus didukung oleh infrastruktur,” imbuhnya.

Peresmian KITB oleh Presiden Prabowo Subianto juga dihadiri oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan; Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi; Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo; Menteri Investasi, Rosan Roeslani; dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.

The post Dampingi Presiden Resmikan KITB, Menko AHY: Untuk Infrastruktur yang Memadai dan Membangun Konektivitas appeared first on Bintang Muda Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa revitalisasi ini merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem sepak bola nasional yang lebih maju.

“Keberhasilan revitalisasi ini hanyalah langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Ke depan, saya ingin menggarisbawahi pentingnya pemeliharaan rutin oleh Pemerintah Daerah (baik Pemprov maupun Pemkab) agar segala fasilitas dan kualitas yang sudah sangat baik dicapai tetap terjaga,” ujar Menko AHY ketika ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Menko AHY menegaskan, sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pengelola stadion harus terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan.

Menurut AHY, revitalisasi stadion ini bukan hanya sebagai investasi untuk dunia olahraga, tetapi juga memiliki dampak positif bagi ekonomi lokal. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya stadion berkualitas, berbagai kegiatan seperti pertandingan sepak bola, konser, dan acara komunitas dapat digelar, sehingga dapat mendorong sektor pariwisata dan usaha mikro di daerah.

“Infrastruktur yang memadai akan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, berkembang, dan merasakan manfaat nyata dari pembangunan yang dilakukan pemerintah,” tambahnya.

AHY juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan proyek ini. “Semoga fasilitas ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat, tetapi juga mampu melahirkan para juara yang akan mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia,” pungkasnya.

Adapun 17 stadion tersebut adalah Stadion Bumi Sriwijaya, Kota Palembang; Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang; Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor; Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi; Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi; Stadion Gelora Bandung Lautan Api; Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman; Stadion Jatidiri, Kota Semarang; Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang; Stadion Surajaya, Kabupaten Lamongan; Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo; Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Kabupaten Pamekasan; Stadion Joko Samudro, Kabupaten Gresik; Stadion Demang Lehman, Kabupaten Banjar; Stadion Segiri, Samarinda dan Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare.

The post Dampingi Presiden Resmikan 17 Stadion, Menko AHY Ajak Pemda Bersinergi Kelola Secara Baik appeared first on Bintang Muda Indonesia.

“Tentunya kita mengiringi dengan sukacita, dengan ucapan selamat, serta doa dan harapan semoga seluruh kepala daerah bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan amanah, Saya, selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, juga siap bersinergi untuk menghadirkan infrastruktur yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selamat kepada semuanya, semoga sukses,” kata Menko AHY saat menghadiri pelantikan kepala daerah tersebut.

Pelantikan ini mencakup 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Menko AHY berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat merealisasikan aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

“Tentunya seiring dengan apa yang menjadi visi dan misi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan di tingkat pusat. Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, Insyaallah kita bisa menghadirkan kemajuan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor,” ujarnya.

The post Pelantikan Kepala Daerah, Menko AHY Siap Bersinergi Untuk Pembangunan Infrastruktur yang Bermanfaat Bagi Rakyat appeared first on Bintang Muda Indonesia.