Hari ini, banyak orang sudah lelah dengan hiruk-pikuk dunia politik. Sebagian masyarakat menganggap Pilkada penuh dengan keributan, penuh dengan money politic, dan pemasangan baliho-baliho yang memenuhi dan mengganggu estetika jalanan. Belum lagi politisi yang semakin banyak menjual janji-janji kosong, dan berbagai drama lainnya yang tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ketika muncul wacana agar kepala daerah baik di kabupaten/kota maupun provinsi tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh DPRD, sebagian orang justru mengangguk-angguk dan menyatakan setuju dalam hati. Di dalam hati mereka terbersit “akhirnya aku nggak usah lagi deh nyoblos-nyoblos paslon yang gak ku kenal di TPS”. Efeknya yang paling dominan adalah tidak akan ada lagi hawa-hawa kampanye di sepanjang jalan. Tidak akan ada lagi ribut-ribut dan saling mengumpat antar paslon dan pengikut setianya ketika masa kampanye. Tetapi di sinilah letak tidak asiknya. Ketenangan seperti ini tidak selalu berarti keadilan untuk masyarakat dan dalam demokrasi, keadilan jauh lebih penting daripada sekadar ketenangan yang semu.

Untuk memahami apa yang sebenarnya dipertaruhkan, kita tidak perlu sampai menjadi sarjana politik. Cukup meminjam satu kacamata sederhana dari seorang pemikir demokrasi bernama Robert A. Dahl. Dalam karyanya yang berjudul Polyarchy: Participation and Opposition (1971), Dahl menjelaskan bahwa memang sistem demokrasi bukanlah sistem yang ideal lagi sempurna. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa hanya dengan sistem inilah yang memungkinkan terjadinya partisipasi luas dari warga negara dan munculnya kompetisi politik yang terbuka serta dapat diawasi oleh publik. Dahl menyebut bentuk demokrasi yang ideal seperti itu sebagai polyarchy, di mana kekuasaan tidaklah dimonopoli oleh segelintir orang saja.

Pilkada langsung yang diselenggarakan pasca reformasi di Indonesia dengan segala kekurangannya, masuk ke dalam tipe polyarchy yang seperti dijelaskan Dahl di atas. Rakyat masih memiliki akses langsung untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Rakyat diperbolehkan datang ke TPS, boleh juga memilih untuk tidak datang, tetapi poin pentingnya adalah mereka memiliki hak untuk memilih. Ketika pemilihan kepala daerah dipindahkan pemilihannya dari rakyat kepada para dewan di DPRD, yang berubah bukan sekadar prosedur teknis, melainkan struktur dari kekuasaan itu sendiri. Akses publik untuk memilih calon dipersempit. Dari jutaan warga yang bisa memilih menjadi puluhan anggota dewan saja. Dari ruang publik di bilik-bilik suara ke ruang rapat. Dari keputusan yang dapat diawasi oleh publik ke proses yang jauh dari pengawasan rakyat.

Para pendukung yang menyetujui pelaksanaan pilkada diadakan secara tidak langsung sering mengatakan bahwa DPRD juga dipilih oleh rakyat, sehingga prosesnya tetap demokratis. Argumen ini terdengar masuk akal, tetapi mengabaikan satu unsur penting dalam teori demokrasi modern, yaitu akuntabilitas vertikal. Salah seorang pakar ilmu politik yang bernama Guillermo O’Donnell (1994) menjelaskan bahwa salah satu ciri demokrasi berjalan dengan sehat adalah ketika penguasa bisa dimintai pertanggungjawaban langsung oleh warganya, bukan hanya oleh sesama elite lainnnya. Ketika kepala daerah dipilih langsung, dirinya tahu bahwa legitimasinya berasal dari rakyat langsung. Ketika dirinya dipilih oleh wakil rakyat di DPRD, seluruh orientasi akuntabilitasnya mudah bergeser dari warga ke partai, dari publik ke fraksi.

Masalah ini menjadi lebih serius ketika dikaitkan dengan money politics yang terjadi di dalam setiap Pilkada. Argumen bahwa pilkada yang dilakukan secara langsung itu butuh biaya yang mahal dan rawan terjadi transaksi-transaksi haram sering digunakan untuk membenarkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Namun pada kenyataannya, riset-riset tentang korupsi pada politik justru menunjukkan bahwa penyempitan arena pengambilan keputusan sering kali mempermudah transaksi haram tadi. Akademisi seperti Susan Rose-Ackerman (1999) menegaskan bahwa korupsi sangat dipengaruhi oleh bagaimana desain suatu institusi. Semakin tertutup proses pengambilan keputusan, semakin besar peluang kolusi. Uang tidak hilang ketika pilkada dipindahkan ke DPRD. Uang hanya berpindah tempat saja, yang awalnya bersebaran saat serangan fajar, beralih seluruhnya ke ruang rapat. Dari banyaknya baliho-baliho di pinggir jalan menjadi permainan lobi-lobi antar dewan.

Baca juga : BMI Sulawesi selatan Sambut 2026 dengan Shalawat dan Dzikir Bersama

Kalau kita menggunakan konsep polyarchy, ini akan menjadui masalah yang sangat serius. Disini, Dahl menekankan bahwa demokrasi membutuhkan kompetisi yang terbuka, bukan kompetisi yang dipersempit dan diputuskan oleh segelintir aktor. Ketika kompetisi dipersempit, rakyat kehilangan posisi sebagai pengawas, dan kekuasaan akan kehilangan remnya. Demokrasi mungkin terlihat lebih rapi, tetapi sesungguhnya menjadi lebih rapuh. Sebagian orang mungkin berkata, “ah, saya tidak peduli dengan politik, karena saya juga jarang memakai hak pilih saat pilkada”, sehingga tidak masalah jika sistem pilkada langsung dihapus. Namun teori demokrasi tidak pernah menuntut semua warga untuk selalu aktif. Larry Diamond (1999), salah satu peneliti demokrasi, menjelaskan bahwa kualitas demokrasi diukur bukan dari seberapa sering warga berpartisipasi, tetapi dari tersedianya kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mengontrol kekuasaan. Hak politik itu seperti rem darurat pada mobil, jarang dipakai, tetapi akan sangat berbahaya kalau itu dicabut. Ketika hak memilih hilang, warga kehilangan alat paling dasar untuk menegur para penguasa secara sah.

Demokrasi memang melelahkan, berisik, lambat, dan sering membuat jengkel. Dahl sendiri tidak pernah menjanjikan demokrasi yang murah dan penuh dengan ketenangan. Tetapi ia menegaskan satu hal penting, yaitu alternatif dari demokrasi yang berisik bukanlah ketertiban yang adil, melainkan kekuasaan yang terkonsentrasi. Pilkada langsung memang perlu diperbaiki. Perampingan biaya pilkada dengan merapihkan sistem di dalamnya, penegakan hukum yang lebih tegas pada para pelanggarnya, dan yang lebih penting lagi adalah pembenahan partai-partainya agar bisa menyiapkan calon-calon kepala daerah yang lebih berintegritas dan kompeten. Ini semua adalah solusi yang lebih konkrit daripada memindahkan sistem pemilihan langsung ke pemilihan tidak langsung. Menurut saya, ini bukanlah cara untuk memperbaiki demokrasi di negeri kita. Justru hal ini menurut pengertian Dahl adalah bagian dari penyempitan polyarchy. Dan ketika akses mulai dipersempit serta kompetisi ditutup, yang hilang bukan sekadar hak memilih, melainkan posisi rakyat sebagai pemilik sah dari kekuasaan dan kedaulatan.

Referensi

Dahl, Robert A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press.

O’Donnell, Guillermo (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy.

Diamond, Larry (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Johns Hopkins University Press.

Rose-Ackerman, Susan (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press.

The post Dari Bilik-Bilik TPS Ke Lobi-Lobi Para Elit: Mau Dibawa Kemana Demokrasi Lokal Kita Hari Ini? appeared first on Bintang Muda Indonesia.

Hari Guru Nasional yang kita peringati setiap 25 November selalu menjadi pengingat bahwa guru adalah fondasi utama pendidikan bangsa. Mereka bukan hanya penyampai ilmu, tetapi pembentuk karakter, penjaga moral, sekaligus jembatan masa depan generasi muda. Namun di tengah berbagai seremoni perayaan, ada realitas getir yang kini tak bisa kita tutup mata: semakin banyak guru yang merasa tidak dihargai, baik oleh murid maupun orang tua murid.

Fenomena ini bukan sekadar keluhan individual, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang semakin menonjol. Kasus guru dicaci murid, direkam diam-diam, dibentak ketika menegur kelas, bahkan dipolisikan ketika menegakkan disiplin — semua ini membuat peringatan Hari Guru terasa ironi yang pahit. Di satu sisi guru dipuji sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi di sisi lain, martabat mereka di ruang kelas semakin rapuh.

—

Riset Membuktikan: Krisis Penghargaan Terhadap Guru Itu Nyata

Data dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa krisis ini bukan persepsi semata.

Studi Rahmadhani & Khairat (2024) memetakan tantangan etis yang dihadapi sekolah saat ini, salah satunya menurunnya rasa hormat murid terhadap guru. Banyak siswa menunjukkan perilaku mengganggu, menantang otoritas, dan tidak memahami batas interaksi dengan pendidik. Ini didukung penelitian lain yang menyoroti perubahan karakter sopan santun siswa akibat teknologi, pola asuh, dan budaya modern—mengikis nilai penghormatan tradisional kepada guru.

Bahkan calon guru (pre-service teachers) dalam riset 2025 melaporkan bahwa sejak praktik mengajar pertama, mereka sudah merasakan tidak dihargai oleh murid. Ini mengkhawatirkan: jika awal karier saja sudah membuat mereka merasa rendah diri dan frustrasi, bagaimana nasib kualitas tenaga pendidik kita di masa depan?

Temuan ini menunjukkan bahwa masalah penghargaan terhadap guru bukan hanya konflik insidental, tetapi masalah struktural yang mengancam profesionalisme dan motivasi pendidik dari generasi ke generasi.

—

Benturan dengan Orang Tua: Paradoks Peran dan Tanggung Jawab

Selain murid, konflik dengan orang tua murid juga semakin banyak terjadi. Guru yang menegur dianggap “berlebihan”, guru yang mendisiplinkan dianggap “kekerasan”, guru yang menasihati dianggap “tidak profesional”. Banyak yang berujung pelaporan, tekanan psikologis, bahkan kriminalisasi.

Paradoksnya: guru dituntut melahirkan generasi berkarakter, tetapi ruang mereka untuk menanamkan nilai justru semakin sempit.

Riset dan laporan lapangan menunjukkan bahwa sebagian orang tua kini lebih menempatkan guru sebagai “penyedia layanan” ketimbang pendidik yang memiliki otoritas moral. Di titik inilah, hubungan guru–orang tua mengalami ketegangan yang membuat guru semakin merasa tidak dihormati.

—

Dampak Langsung: Kualitas Pendidikan Terancam

Penurunan penghormatan terhadap guru bukan soal perasaan semata — ia berdampak langsung pada kualitas pendidikan nasional.

Guru yang merasa tidak dihargai:

1. Kehilangan motivasi mengajar,

2. Menjadi defensif dan takut serius menegur,

3. enggan berinovasi di kelas,

4. Mengalami stres dan kelelahan emosional,

5. Serta bekerja dalam lingkungan psikologis yang tidak aman.

Jika kondisi ini terus berlangsung, maka peringatan Hari Guru—dengan segala slogan “Guru Hebat, Indonesia Kuat”—akan menjadi sekadar simbol tanpa makna.

—

Hari Guru Sebagai Momentum Aksi, Bukan Seremonial

Hari Guru seharusnya tidak berhenti pada upacara dan bunga. Ia harus menjadi momen untuk:

1. Mengembalikan martabat guru sebagai figur moral

Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus kembali pada kesadaran bahwa guru bukan pesaing orang tua, bukan pelayan publik, tetapi pendidik yang memikul mandat sosial.

2. Menguatkan pendidikan karakter murid

Riset menunjukkan perubahan sikap murid adalah nyata. Ini hanya bisa diperbaiki jika sekolah dan keluarga bersinergi dalam mengajarkan sopan santun, empati, dan rasa hormat.

3. Melindungi guru dari kriminalisasi yang berlebihan

Perlindungan hukum harus ditegakkan, bukan hanya tercetak dalam aturan. Guru butuh ruang aman untuk mendidik tanpa rasa takut.

4. Menyejahterakan guru secara layak

Krisis penghargaan semakin terasa ketika guru bekerja dengan beban berat tetapi tidak diimbangi penghargaan materiil dan profesional. Kesejahteraan adalah penghargaan nyata.

Hari Guru tahun ini harus menjadi titik balik bagi bangsa ini dalam memandang guru. Bukan hanya merayakan, tetapi muhasabah: apakah kita benar-benar menghargai para pendidik atau hanya memuji mereka di atas panggung sebelum kembali meremehkannya di hari-hari biasa.

Riset sudah menunjukkan bahwa penghargaan terhadap guru memang sedang menurun. Sekarang tugas kita adalah memastikan bahwa apresiasi tidak berhenti pada kata-kata manis setiap 25 November, tetapi diwujudkan dalam sikap, kebijakan, dan budaya yang mengembalikan martabat guru sebagai pilar utama bangsa.

The post Hari Guru — Momentum Refleksi di Tengah Krisis Penghargaan terhadap Pendidik appeared first on Bintang Muda Indonesia.

(Sekretaris Departemen Politik dan Pemerintahan DPN BMI)

Dahulu, pada masa awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, orang Indonesia tidak pernah malu untuk berpolitik. Justru pada masa itu, masyarakat merasa bangga apabila mereka menjadi bagian dari suatu partai. Petani ikut rapat organisasi petani di setiap balai desa, buruh membaca koran partai di sela-sela waktu istirahat kerjanya, mahasiswa belajar berorasi dari mentor-mentor organisasi sayap partai, dan ibu-ibu di kampung-kampung mengikuti kegiatan arisan yang dikelola oleh organisasi perempuan partai. Politik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sebagai sesuatu yang jauh, rumit, atau hanya milik para elite partai. Sejarawan Benedict Anderson (1972) menyebut masa-masa ini sebagai periode ketika rakyat bukan hanya berbicara tentang politik, tetapi benar-benar menjalankan politik sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Pada masa itu, partai-partai politik memiliki basis sosial yang sangat kuat, bahkan sampai tersebar di akar rumput. PNI mendirikan sekolah rakyat dan kelompok-kelompok pemuda di kampung-kampung, Masyumi menggerakkan Baitul Mal dan pengajian, dan PKI melalui Barisan Tani Indonesia mengadakan kelas membaca dan menulis sekaligus membantu petani memperjuangkan hak atas tanah mereka. Organisasi buruh juga aktif mengadvokasi upah, jam kerja, dan kondisi pabrik. Semua ini dicatat oleh sejumlah peneliti seperti Herbert Feith (1962), Daniel Lev (1966), dan Robert Cribb (2000), yang menggambarkan betapa erat nya hubungan antara partai dan masyarakat pada masa itu. Partai bukan sekadar alat mencari suara dan dukungan saat pemilu saja, tetapi menjadi perpanjangan tangan rakyat dalam mengurus urusan hidup mereka sehari-hari.

Di lain sisi, rakyat pada masa itu tidak pasif dan apatis terhadap politik. Mereka terlibat secara aktif, berdiskusi, berdebat, dan merasa punya hak untuk menentukan arah negara. Mereka mengikuti rapat, membaca koran partai, memberikan masukan, bahkan berani mengkritik pimpinan. Mereka tahu bahwa masa depan negara tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan dan keikutsertaan mereka sendiri. Politik terasa dekat dan membumi karena partai benar-benar hadir dalam hidup mereka. Hubungan kedua unsur ini bersifat timbal balik, rakyat menghidupkan serta mendinamisir partai-partai, dan partai menguatkan serta memfasilitasi rakyat dengan kepentingannya (Dhakidae, 2003).

Sayangnya, hubungan hangat itu mulai terputus setelah Orde Baru berkuasa. Melalui proses depolitisasi yang panjang, masyarakat secara perlahan dijauhkan dari kehidupan politik. Kita diajarkan untuk percaya bahwa politik itu kotor, penuh dengan konflik internal, dan berbahaya bagi stabilitas negara. Akibat adanya stigma tersebut, tidak sedikit orang yang takut bergabung dengan partai politik karena khawatir dicap buruk oleh masyarakat. Banyak anak muda yang ingin terlibat justru mundur karena tekanan sosial yang tidak sedikit. Kita menjadi bangsa yang enggan mengakui bahwa politik adalah bagian dari kehidupan kita sendiri (Adam, 2004).

Namun pertanyaannya, apakah hubungan kedekatan antara rakyat dan partai seperti masa lalu itu masih mungkin kita hidupkan kembali? Jawabannya bukan hanya mungkin, tetapi sangat mungkin. Masyarakat Indonesia hari ini memiliki modal sosial yang besar, yaitu akses informasi yang luas, komunitas-komunitas kreatif, gerakan lingkungan dan perempuan yang semakin kuat, kelompok mahasiswa yang kritis, serta jejaring digital yang memudahkan diskusi. Potensi untuk menghidupkan kembali politik yang membumi sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana keberanian berpartai itu disusun ulang.

Harapan itu bisa dimulai dengan hal-hal kecil yang realistis. Partai bisa kembali turun ke masyarakat di luar musim pemilu, hadir di tengah persoalan warga, dan bukan sekadar membagikan kaus saat kampanye. Partai hari ini bisa membantu UMKM mengembangkan usaha, mendampingi petani yang berhadapan dengan tengkulak, melindungi buruh ojek online yang tidak punya jaminan kerja, atau mengawal pelayanan publik di tingkat desa. Pada saat yang sama, masyarakat, terutama anak muda bisa mulai membangun ruang-ruang kecil untuk belajar politik. Forum warga, kelas literasi politik, kelompok baca, atau komunitas advokasi di tingkatan lokal adalah pintu masuk bagi rakyat untuk kembali merasakan bahwa politik adalah milik mereka juga (Mujani, 2007).

Yang terpenting adalah mengubah cara pandang kita sendiri. Berpartai bukan berarti kehilangan idealisme. Berpartai justru cara merawat idealisme dalam ruang yang lebih luas. Politik tidak kotor dengan sendirinya, politik hanya menjadi kotor ketika rakyat memilih diam dan membiarkan kekuasaan dipegang oleh segelintir orang saja. Jika generasi sebelum kita bisa membangun hubungan erat antara rakyat dan partai, maka generasi hari ini pun bisa. Bentuknya mungkin berbeda, caranya mungkin berubah, tetapi semangatnya tetap sama, yakni politik adalah kerja-kerja kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan, bukan sekadar perebutan jabatan para elite saja (Maarif, 1987).

Maka ketika ada orang bertanya, “Apakah salah ketika saya berpartai dan menunjukkan identitas sebagai kader partai?”, jawabannya adalah TIDAK. Tidak salah sama sekali. Yang salah adalah ketika kita menyerahkan politik sepenuhnya kepada mereka yang punya uang dan kuasa, tetapi tidak memiliki keahlian dan kepentingan mensejahterakan rakyat. Yang salah adalah ketika kita membiarkan partai menjadi jauh dari kehidupan rakyat. Yang salah adalah ketika kita berhenti percaya bahwa bangsa ini bisa berubah lebih baik, karena sejarah pernah membuktikan bahwa rakyat Indonesia dulu mampu melakukannya. Jika dulu rakyat membangun partai dengan tangan mereka sendiri, hari ini pun kita bisa membangun politik yang kembali jujur, dekat dengan rakyat dan berpihak pada kehidupan kita sehari – hari. Perubahan selalu dimulai oleh sekelompok kecil orang yang berani mengambil tantangannya. Mungkin langkah itu bisa dimulai dari diri kita.

Referensi:

Adam, A. W. (2004). Pelurusan sejarah Indonesia. Ombak.

Anderson, Benedict. Java in a Time of Revolution. Cornell University Press, 1972. Cribb, Robert. Political Systems in Southeast Asia. Routledge, 2000.

Dhakidae, D. (2003). Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru. Gramedia.

Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Cornell University Press, 1962.

Lev, Daniel S. The Transition to Guided Democracy. Cornell Modern Indonesia Project, 1966. Maarif, A. S. (1987). Islam dan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. LP3ES.

Mujani, S. (2007). Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia. Gramedia.

The post Apakah Salah Ketika Saya Berpartai appeared first on Bintang Muda Indonesia.

Di tengah represi yang semakin menjadi-jadi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah kegagalan pemberontakan PKI 1926, kaum pemuda pergerakan dari berbagai suku, ideologi dan golongan, melakukan konsolidasi. Tepat 28 Oktober 1928, menggaunglah sumpah pemuda, suatu sumpah dengan semangat persatuan: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa—Indonesia.

Sebelumnya, di tengah kaum pergerakan yang sama-sama melawan kolonialisme, berlangsung suatu polarisasi yang luar biasa, khususnya polarisasi ideologi. Namun perpecahan itu justru membuat kolonialisme tetap mencengkeram.

Tahun 1926 Soekarno menulis “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” (1926) yang terbit di koran Suluh Indonesia Moeda, yang intinya adalah suatu seruan persatuan untuk mencapai “Sinar jang Satoe”. Hanya dengan persatuanlah sinar itu kian dekat. Dan dua tahun setelahnya, sinar yang didambakan kaum pergerakan seperti mendekat. Yakni, menggaungnya sumpah pemuda. Dan, 17 tahun setelahnya, yakni 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.

Kini, sumpah pemuda itu sudah 97 tahun lamanya. Apa yang masih bisa diambil darinya?

Kenyataan Kita

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah janji besar: kemerdekaan yang adil dan makmur, masyarakat tanpa penindasan, bangsa yang berdiri sejajar dengan dunia. Tapi hingga saat ini, kemiskinan masih merajalela: 25,9 juta jiwa—atau 9,2% penduduk—hidup di bawah garis kemiskinan nasional (BPS, Maret 2025). Di NTT, anak-anak menjual kerbau demi buku pelajaran. Ketimpangan menganga lebar: Gini ratio 0,388 (BPS 2024), dan 1% penduduk terkaya menggenggam 41,3% kekayaan nasional (Credit Suisse Global Wealth Report 2025). PDB per kapita kita mentok di US$4.783 (Bank Dunia 2024), terjebak dalam middle income trap sejak 1993. IMF meramalkan pertumbuhan 2025 hanya 5,1%—jauh dari 10–12% yang dibutuhkan Bappenas agar kita lolos jebakan sebelum 2045.

Aset alam kita dikeruk tanpa ampun. Ekspor nikel mentah tahun 2024 mencapai 1,2 juta ton senilai US$28 miliar, tapi nilai tambah hilirisasi hanya 22% (Kemenperin). Kontrak Freeport—yang diperpanjang hingga 2041—menyumbang US$2,5 miliar per tahun ke kas negara, tapi 70% keuntungan mengalir ke luar (ICW 2025). Di Morowali, buruh tambang menghirup debu nikel demi upah harian, sementara polusi meracuni sungai dan sawah. Korupsi menjadi kanker yang menggerogoti: kerugian negara Rp 50,2 triliun pada 2024 (KPK), dengan 1.248 kasus pada 2025—62% di antaranya di proyek infrastruktur. Orde Baru mengulang model Hindia Belanda: negara pegawai, Pancasila jadi alat kekuasaan, rakyat dicurigai. Krisis 1998 menumbangkannya, tapi membawa liberalisasi yang memperlemah daya rekat kebangsaan. Kita kaya sumber daya, tapi miskin keadilan.

Dari Middle Income Trap Menuju Indonesia Emas 2025

Secara ekonomi, Indonesia masih terjebak dalam pola pertumbuhan lambat. IMF memproyeksikan hanya 5,1 persen untuk 2025, jauh dari angka 6-7 persen yang dibutuhkan Bappenas untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah. Produktivitas tenaga kerja rendah, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, dan rendahnya investasi di sektor teknologi menjadi biang keladi.

Demonstrasi sejak Agustus 2025—yang sempat rusuh dan merusak fasilitas umum—menunjukkan keresahan rakyat terhadap ketimpangan: elit politik dan pengusaha besar kaya raya, sementara buruh dan petani tetap miskin. Polarisasi di media sosial memperparah situasi, dengan narasi adu domba yang sering kali didorong kepentingan asing. Kita perlu mendorong hilirisasi total—bukan hanya nikel, tapi juga bauksit, tembaga, hingga hasil laut—agar nilai tambah tetap di dalam negeri. Dua digit growth hanya mungkin jika kita berani potong rantai korupsi di proyek infrastruktur dan BUMN.

Prabowo juga menekankan transformasi digital dan pendidikan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) sebagai kunci lompatan ekonomi. Dalam KTT ASEAN Oktober 2025, ia mengajak negara tetangga membentuk blok ekonomi regional yang kuat untuk melawan dominasi Tiongkok dan Barat di rantai pasok global.

Di dalam negeri, ia mendorong kemandirian pangan melalui food estate modern dan industrialisasi pertanian. Namun, tanpa pembersihan korupsi yang tuntas, semua program itu berisiko bocor di tengah jalan. Bonus demografi—dengan 70 juta pemuda usia produktif—bisa menjadi ledakan kemajuan atau bom waktu pengangguran jika tidak dikelola dengan baik. Seperti Soekarno menyerukan persatuan nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme tahun 1926, hari ini kita butuh persatuan lintas partai, lintas agama, lintas generasi untuk satu tujuan: Indonesia bebas korupsi dan mandiri ekonomi.

Refleksi 97 tahun Sumpah Pemuda ini bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan panggilan perang baru. Jika dulu pemuda bersatu melawan penjajah, kini mereka dipanggil untuk melawan musuh dalam selimut: korupsi, ketergantungan asing, dan pertumbuhan ekonomi yang medioker. Presiden Prabowo telah meletakkan fondasi dengan semangat gotong royong dan komitmen antikorupsi. Namun, keberhasilan tergantung pada pemuda—apakah mereka mau jadi pelaku sejarah atau hanya penonton. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang masih di angka 56,33 persen adalah cermin: ada kemajuan, tapi masih jauh dari ideal.

Pemuda 2025 harus lebih radikal dari 1928: bukan hanya ikrar, tapi aksi nyata. Kita perlu mentargetkan 2045 Indonesia Emas, dimana untuk itu kita harus bebas korupsi, bebas penjajahan ekonomi, dan tumbuh dua digit setiap tahun. Itulah cara kita menghormati darah dan keringat pemuda 1928. Pada saat ini, Merah Putih berkibar di seluruh penjuru negeri memperingat Sumpah Pemuda. Tapi bendera itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti langkah konkret: bersihkan korupsi, hentikan eksploitasi asing, dan kejar pertumbuhan dua digit. Sumpah Pemuda bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan baru. []

The post Sumpah Pemuda dan Indonesia Emas 2025 appeared first on Bintang Muda Indonesia.

Pesantren adalah denyut nadi peradaban Nusantara, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai bangsa merdeka pada 1945. Lembaga pendidikan Islam ini, yang berakar sejak abad ke-16 di Jawa dan Sumatra, telah menjadi benteng budaya, agama, dan perlawanan terhadap penjajahan. Dari pesantren lahir ulama, pejuang, dan cendekiawan yang membentuk identitas bangsa.

Namun, di balik kemegahannya, pesantren kini dirundung badai peristiwa yang mengguncang fondasinya. Pada 29 September 2025, salah satu Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo runtuh saat santri salat Ashar, menewaskan 63 jiwa muda—mayoritas laki-laki usia 12-19 tahun—dan melukai puluhan lainnya, termasuk yang harus diamputasi. Kelalaian struktural, tanpa izin bangunan (IMB), menjadi penyebabnya, mengingat hanya 50 dari 42.433 pesantren nasional yang memilikinya.

Tak lama, Oktober 2025, tayangan Trans7 “Xpose Uncensored” memicu badai boikot nasional dengan narasi melecehkan tradisi ta’dzim di Lirboyo, Kediri—tagar #BoikotTrans7 meledak 137.000 postingan di X, memaksa stasiun itu minta maaf. Pro kontra kemudian mengemuka di media social, misalnya muncul cibiran “feodalisme” yang dilanggengkan dunia pesantren setelah melihat tayangan para santri yang ngesot-ngesot di hadapan kiainya.

Sebelum itu, banyak juga kasus-kasus yang tragis, misalnya kasus pelecehan seksual merajalela: PBNU catat 114 insiden kekerasan di pesantren sepanjang 2024, 42% atau 48 di antaranya seksual, melibatkan 573 korban (556 perempuan, 17 laki-laki). Komnas Perempuan soroti fenomena gunung es ini, dari pemerkosaan di Semarang hingga pencabulan di Sumatera Barat. Peristiwa-peristiwa ini bukan sekadar berita; ia adalah luka kolektif yang menuntut introspeksi mendalam.

Jasa Besar Pesantren bagi Nusantara

Pesantren bukan sekadar sekolah agama; ia adalah ekosistem pendidikan yang holistik. Sejak era Kesultanan Demak, pesantren seperti Ampel Denta di Surabaya (abad ke-15) telah mendidik masyarakat melalui pengajaran Al-Qur’an, hadis, dan fiqih, sekaligus membangun karakter melalui ta’dzim dan akhlak mulia. Data Kementerian Agama (Kemenag) mencatat, pada 2025, terdapat 42.433 pesantren dengan 6,2 juta santri, menunjukkan skala pengaruhnya yang massif.

Sebelum sekolah modern ala Belanda atau Inggris ada, pesantren adalah satu-satunya lembaga pendidikan formal di Nusantara, mengajarkan membaca, menulis, dan berpikir kritis melalui kitab kuning, sekaligus membumikan nilai-nilai Islam.

Peran pesantren melampaui pendidikan. Ia menjadi benteng perlawanan terhadap kolonialisme. Pada abad ke-19, pesantren seperti Langitan di Widang Tuban, Tebuireng di Jombang melahirkan tokoh seperti K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (1926), yang memobilisasi santri untuk melawan Belanda melalui resolusi jihad pada 1945. Pesantren juga menjadi pusat strategi Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830), dengan ribuan santri menjadi pasukan tempur. Menurut sejarawan Sartono Kartodirdjo, pesantren adalah “basis revolusi” yang menggabungkan semangat spiritual dan nasionalisme. Bahkan pasca-kemerdekaan, pesantren tetap relevan, mendidik anak-anak miskin di pedesaan yang tak terjangkau sekolah formal, menawarkan pendidikan gratis dengan asrama, makanan, dan pengajaran akhlak.

Berbeda dengan pendidikan Barat yang menekankan keterampilan teknis, pesantren menanamkan akhlak mulia sebagai inti. Santri diajarkan tawadhu, ikhlas, dan taat beribadah, dengan kiai sebagai teladan. Tradisi ta’dzim—menghormati guru—membentuk karakter disiplin, sementara sorogan dan bandongan melatih ketekunan. Ini menjadikan pesantren sebagai alternatif pendidikan yang unik, yang tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga pemimpin masyarakat yang berintegritas.

Tantangan Perubahan Zaman

Namun, pesantren kini menghadapi realita zaman yang kompleks. Krisis moral, seperti kasus pelecehan seksual, mencoreng citra suci pesantren. Pada 2024-2025, PBNU mencatat 48 kasus kekerasan seksual di pesantren, melibatkan 573 korban seperti di Pesantren Al-Minhaj (Batang) dan MTI Canduang (Sumatera Barat). Relasi kuasa antara kiai dan santri sering disalahgunakan.

Tragedi ambruknya musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo pada September 2025, yang menewaskan 63 santri karena kelalaian struktural, juga menyoroti buruknya pengawasan infrastruktur—hanya 50 dari 42.433 pesantren memiliki IMB pada 2025.

Kontroversi media, seperti tayangan Trans7 pada Oktober 2025 yang memicu boikot massal (#BoikotTrans7 trending dengan 137.000 postingan di X), memperlihatkan bagaimana pesantren kerap disalahpahami, tapi juga bagaimana respons defensif seperti boikot tak cukup menyelesaikan masalah.

Selain itu, digitalisasi dan urbanisasi membuat anak muda lebih tertarik pada pendidikan sekuler yang menjanjikan karier instan. Pesantren yang terlambat mengadopsi teknologi, seperti e-learning atau kurikulum vokasi, berisiko kehilangan daya tarik. UU Pesantren No. 18/2019 memang memberikan pengakuan formal, tetapi implementasinya lamban, terutama dalam standarisasi keselamatan dan perlindungan anak.

Saatnya Refleksi

Pesantren tak bisa hanya berlindung pada keagungan masa lalunya. Untuk tetap relevan, ia perlu beradaptasi dengan lembut namun tegas. Menguatkan sistem pencegahan kekerasan melalui Pedoman Pesantren Ramah Anak, dengan satgas dan kanal pelaporan digital, adalah langkah awal—Kemenag mencatat 30% pesantren pada 2025 mulai menerapkannya.

Infrastruktur harus diperbaiki dengan audit keselamatan dan dukungan pemerintah. Mungkin juga upaya merangkul teknologi, seperti kurikulum digital yang telah diterapkan di pesantren seperti Darussalam Gontor, Tebuirang juga beberapa pesantren yang penulis ketahui, juga penting untuk menarik generasi muda. Selain itu, pesantren perlu membangun dialog dengan media untuk menjelaskan nilai-nilai luhurnya, alih-alih hanya bereaksi defensif.

Bagaimana pun, pesantren adalah cerminan ketahanan budaya Nusantara, namun kini diuji oleh dinamika global. Dengan merangkul perubahan tanpa meninggalkan akar spiritualnya, pesantren dapat tetap menjadi mercusuar peradaban, sebagaimana visi Hari Santri 2025: “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.” Langkah ini akan memastikan pesantren terus melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan siap bersaing di era ini, menjaga Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat.

Wa Allahu a’lam bisshowab.

The post Pesantren: Warisan Agung dan Tantangan Zaman  appeared first on Bintang Muda Indonesia.

Ke Pulau Pandan jauh ke tengah,

Gunung Daik bercabang tiga.

Hancur badan dikandung tanah,

Budi yang baik dikenang juga.

“Seorang perantau sejati bukanlah mereka yang sekadar menyeberang laut, melainkan yang berani menyeberang nasib,”

Gemuruh mesin pesawat membangunkanku dari tidur kecil. Super AirJet mendarat mulus di Bandara Hang Nadim. Beruntung, tak perlu lagi singgah di Soekarno-Hatta: ada penerbangan langsung dari Radin Inten, Lampung, ke Batam.

Alhamdulillah, perjalanan terasa ringan. Seorang kawan menjemput, membawaku ke Hotel Wyndham Panbil di kawasan Muka Kuning—oasis teduh di tengah riuh kawasan industri elektronik.

Sore itu, udara Batam menyisakan getaran aneh. Saya merasakan denyut yang tak kasatmata: denyut orang-orang yang datang mengadu nasib. Pulau seluas 1.575 kilometer persegi, dengan 329 pulau besar-kecil yang mengitarinya, menjelma menjadi motor ekonomi nasional.

Dalam dua dekade terakhir, Batam tumbuh rata-rata di atas 7% per tahun, ditopang lebih dari 30 kawasan industri yang menampung ribuan perusahaan. Letaknya hanya 20 kilometer dari Singapura, menjadikan Batam pintu gerbang Indonesia ke dunia.

Saya mendampingi seorang senior, dan siang menjelang sore itu kami berbincang panjang. Soal ruas jalan Batam yang lebar dan mulus, soal tata ruangnya yang lebih terencana dibandingkan kota-kota lain yang tumbuh serampangan. Batam adalah laboratorium kota modern, meski tetap saja menyimpan dilema.

Ada cerita tersendiri tentang hotel tempat saya bermalam. Konon pemiliknya seorang perantau bermarga Aritonang. Ia lahir di kampung kecil Tarutung, pernah menjadi kernet angkot Tarutung-Sibolga. Kini ia tegak sebagai konglomerat Batam, dengan hotel ini sebagai monumen perjuangan hidup. Kisahnya bukan soal harta, melainkan keberanian menantang garis nasib.

Dan ternyata, Pak Aritonang bukan satu-satunya. Hari itu pula, saya bersua dengan Pak Hutapea, seorang pemilik pengusaha filter berkualitas berlisensi pemasaran se-Asia. Ia pun datang ke Batam dengan tangan kosong, merintis dari nol, kini hidup berkecukupan dan disegani.

Tak lama, saya juga bertemu Jaka, anak muda penuh “api”. Dulu, ia sales suku cadang pabrik, kini pemilik perusahaan peralatan industri dengan cabang hingga Batam. Bahkan, memiliki kapal 10.000 DWT untuk menunjang usahanya. Dari obrolan singkat, saya tahu: Batam adalah rumah bagi mereka yang berani memulai.

Kisah-kisah serupa tersebar di sudut-sudut Batam. Ada yang berhasil mengubah strata kehidupan, ada pula yang kandas di tengah jalan. Di balik gemerlap kisah sukses, selalu ada air mata perantau yang tak tertulis. Batam, tanah janji sekaligus medan laga yang kejam.

Namun, pertumbuhan yang pesat itu juga melahirkan jurang. Kawan-kawan saya yang disebut sebagai warga tempatan dan pribumi yang sejak lama mendiami Batam sering merasa tercecer dalam arus pembangunan.

Ketika perantau datang membawa modal, jaringan, dan keberanian, mereka kerap hanya jadi penonton di tanah sendiri. Di pasar-pasar modern, di gedung-gedung pencakar langit, wajah mereka semakin jarang terlihat sebagai pemilik. Tapi saya masih meyakini: tak kan melayu hilang di bumi.

Inilah dilema Batam: antara menjadi etalase kemajuan bangsa, atau luka diam-diam bagi anak tempatan. Pertumbuhan ekonomi tak selalu menjamin pemerataan, dan sejarah akan menagih jawab.

Namun, Batam tetaplah kanvas besar tempat manusia melukis nasibnya. Ada warna cerah, ada yang kelam, tapi semuanya lahir dari keberanian untuk memulai.(*)

Sukajadi, Batam Kota

27 September 2025

The post Bertaruh Nasib di Batam: Bumi Semua Bangsa appeared first on Bintang Muda Indonesia.

Nepal sedang menghadapi krisis politik terparah dalam beberapa dekade, ditandai oleh protes massal Generasi Z yang meletus pada awal September 2025.

Dikenal sebagai “Gen Z Protests,” gerakan ini dipicu oleh larangan pemerintah terhadap 26 platform media sosial pada 4 September, yang dianggap sebagai upaya membungkam kritik terhadap korupsi dan nepotisme elite penguasa.

Demonstrasi awalnya damai, menggunakan simbol budaya pop seperti bendera Jolly Roger dari One Piece, namun berubah menjadi kekerasan setelah polisi secara represif menghadapi mereka. Akibatnya, setidaknya 30 orang tewas, termasuk pelajar dan mahasiswa, ratusan luka, dan kerusakan meluas: gedung parlemen (Singha Durbar), Mahkamah Agung, serta kediaman pejabat seperti Perdana Menteri KP Sharma Oli dibakar.

Oli mengundurkan diri pada 9 September, dan tentara Nepal mengambil alih jalanan Kathmandu, memberlakukan jam malam hingga 11 September. Bandara Tribhuvan ditutup sementara, perdagangan perbatasan dengan India terhenti, dan sekitar 900 tahanan kabur dari penjara, meskipun banyak yang sudah kembali ditangkap.

Gelombang protes ini adalah letupan kontradiksi struktural Nepal yang berlangsung panjang. Dengan PDB per kapita hanya $1.300 (2024), Nepal bergantung pada remitansi pekerja migran (25% PDB), sementara kelas pekerja dan pemuda menghadapi pengangguran tinggi (20,8% untuk usia 15-24 tahun) dan kemiskinan (18,7% populasi).

Elite politik, melalui koalisi rapuh Nepali Congress dan Partai Komunis Nepal (UML), menguasai sumber daya melalui korupsi, sebagaimana ditunjukkan oleh peringkat 108/180 di Indeks Persepsi Korupsi 2024.

Kampanye “Nepo Kids” di media sosial menyoroti gaya hidup mewah anak pejabat, kontras dengan penderitaan kelas bawah urban.

Larangan media sosial memicu kemarahan Gen Z, yang melihatnya sebagai upaya elite mempertahankan hegemoni. Protes ini adalah pemberontakan kelas terhadap akumulasi kapital oleh elite, diperparah oleh ketidakstabilan politik (14 pemerintahan dalam 16 tahun).

Prospek ke depan bergantung pada pemerintahan transisi dan reformasi anti-korupsi, tetapi risiko kudeta militer atau kebangkitan monarki (seperti protes Maret 2025) tetap mengintai jika elite gagal merespons.

*Gelombang Protes Indonesia dan September Hitam*

Di negara kita sendiri, Indonesia menghadapi krisis demokrasi terbesar sejak Reformasi 1998, dengan protes massal yang dimulai pada 25 Agustus 2025, melibatkan puluhan ribu orang di lebih dari 50 kota, termasuk Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar.

Dipicu oleh tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan—10 kali upah minimum Jakarta—di tengah inflasi 5-7% dan pemotongan anggaran sosial, demonstrasi ini menyatukan mahasiswa, buruh, sopir ojek online (ojol), dan kelompok perempuan.

Demonstrasi itu membawa 25 tuntutan (yang dikenal dengan 17+8), yang terbagi menjadi 17 jangka pendek (misalnya, investigasi kematian demonstran, pencabutan revisi UU TNI, dan reformasi polisi) dan 8 jangka panjang (termasuk penyelesaian konflik Papua, investigasi aset ilegal pejabat, dan reformasi ekonomi untuk buruh).

Protes berubah menjadi kerusuhan setelah polisi menggunakan gas air mata, peluru karet, dan dengan cara-cara brutal hingga menyebabkan 10 kematian, termasuk sopir ojol Affan Kurniawan yang ditabrak panser polisi pada 28 Agustus.

Sekitar 3.000+ demonstran ditahan, dan 20 aktivis dikabarkan hilang. Gedung DPRD di Cirebon dan Pekalongan dibakar, halte TransJakarta hancur, dan IHSG anjlok 2,27%, dengan rupiah melemah ke Rp16.475 per dolar AS.

Protes ini adalah perlawanan kelas pekerja urban (ojol, buruh, mahasiswa) terhadap elite politik-ekonomi yang menguasai sumber daya. Indonesia, dengan PDB per kapita $5.300 (2024), menghadapi ketimpangan parah: 10 juta Gen Z menganggur, sementara tunjangan DPR mencapai Rp1,6 triliun untuk 2025.

Kekerasan aparat—dengan pola sistematis menurut KontraS—adalah upaya negara melindungi kepentingan elite. Kampanye “Nepo Kids” di TikTok menyoroti nepotisme, mirip Nepal, sementara simbol Jolly Roger mencerminkan pengaruh budaya pop global.

Respons pemerintah dalam hal ini bisa dikatakan kurang memuaskan: Presiden Prabowo Subianto memang memangkas tunjangan DPR pada 31 Agustus dan berjanji menyelidiki kematian Affan, tetapi label “makar” untuk demonstran memicu kemarahan lebih lanjut. Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat dan agamawan, seperti beberapa ulama terkemuka dan tokoh organisasi massa, cenderung meredam kemarahan rakyat dengan menyerukan “kedamaian” dan “dialog,” alih-alih mengecam kekerasan aparat atau korupsi elite.

Gelombang protes ini membangkitkan memori “September Hitam,” istilah yang lekat dengan sejarah kelam Indonesia—dari tragedi 1965, tragedi Tanjung Priok 1984, Semanggi II 1998, pembunuhan Munir 2004. Kematian Affan dan pelajar di Yogyakarta mengingatkan pada represi Orde Baru, memperkuat narasi bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh. Tagar #IndonesiaGelap dan #ResetIndonesia mencerminkan trauma kolektif dan keinginan untuk perubahan sistemik.

*Saatnya Indonesia Berbenah*

Indonesia kini berdiri di persimpangan sejarah, dengan luka protes Agustus 2025 masih membekas. Kematian Affan, seorang ojol yang hanya mencari keadilan, adalah simbol penderitaan kelas pekerja yang terpinggirkan. Tangisan ibunya di media sosial, jerit pelajar yang dipukuli di Yogyakarta, dan wajah-wajah Gen Z yang memimpikan “Indonesia Emas” namun terjebak kemiskinan adalah cermin kegagalan kolektif kita.

Tagar #IndonesiaGelap bukan sekadar slogan, melainkan gambaran demokrasi yang meredup di bawah korupsi, nepotisme, dan kekerasan aparat. “September Hitam” kembali menghantui, mengingatkan kita pada sejarah represi yang belum sembuh.

Namun, di tengah duka, ada harapan: solidaritas lintas kota, diaspora yang mengirim bantuan, dan keberanian Gen Z yang menolak bungkam. Meski begitu, gelombang protes ini, betapapun besar, akan kurang berdampak tanpa soliditas dan kepemimpinan organisasi yang jelas.

Demonstrasi yang terfragmentasi—antara mahasiswa, buruh, dan ojol—rentan dieksploitasi oleh elite atau redam oleh kekerasan. Memang, Sebagian mampu menunjukkan koordinasi nasional, tetapi tanpa struktur organisasi yang kuat, seperti serikat buruh yang inklusif atau aliansi lintas-kelompok, gerakan ini berisiko kehilangan arah.

Kepemimpinan yang visioner diperlukan untuk menjaga momentum, mendorong dialog dengan pemerintah, dan memastikan tuntutan 17+8 tidak hanya menjadi seruan, tetapi terwujud dalam reformasi nyata.

Terakhir, ini saatnya Indonesia berbenah. Pejabat public harus benar-benar berlaku dalam mewujudkan kepentingan public. Partai politik jangan hanya focus urusan perebutan kekuasaan tapi kembali dekat dengan rakyat agar menjadi solusi bagi problem kerakyatan.

Seluruh elemen bangsa kembali menyadari bahwa ada persoalan serius yang dialami bangsa kita sehingga butuh suatu perubahan yang mendasar, agar kehidupan berbangsa menjadi sehat dan berkualitas, dengan keadilan yang terjada, kesenjangan menyempit, hukum yang tegak tanpa pandang bulu. Hanya dengan itu, visi Indonesia Emas 1945, akan bisa terwujud. _Wa Allahu a’lam bisshowab._

The post Nepal dan September Hitam Indonesia: Saatnya Berbenah appeared first on Bintang Muda Indonesia.

Lahir nya gerakan reformasi berawal dari dorongan kuat dari rakyat untuk bangkit melawan tirani kekuasaan pada zaman itu. Ketimpangan ekonomi dan sosial membuat rakyat merasa perlu mengembalikan kedaulatan kembali ketangan rakyat Indonesia. Hak untuk berpendapat dan mengkritisi pemerintah adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia selain hak untuk hidup layak dan mendapat perlindungan hukum dari negara.

Partai Demokrat sebagai anak kandung dari gerakan reformasi tersebut lahir dan tumbuh dari rakyat. Semangat dan amanat reformasi menjadi pedoman Partai Demokrat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Partai. Menjadi ruling party Demokrat telah menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat. Kestabilan dan pertumbuhan ekonomi terjaga dan tumbuh. Angka kemiskinan sukses ditekan dan turun drastis selama kurun waktu 10 tahun pemerintahan bapak SBY.

Dalam bidang hukum dan keamanan juga stabil dan memberikan rasa keadilan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada perbedaan penanganan dan tindakan hukum. Hal ini menjadi faktor para investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia. Tidak aneh banyak lapangan kerja tercipta dan kondisi ekonomi tumbuh dengan baik. Presiden SBY bahkan sangat menghormati para pihak yang kerap mengkritisi dan berdemo. Tidak ada satupun yang ditangkap atau dikriminalisasi. Beliau menganggap kritik adalah obat dan penyeimbang bagi pemerintah.

Pasca 2 periode pemerintahan bapak SBY yang berakhir pada tahun 2014 partai Demokrat tetap memposisikan dirinya sebagai Partai yang membela dan pro kepada kepentingan rakyat meski berada diluar kekuasaan. Partai Demokrat memegang teguh amanat untuk selalu berkoalisi dengan rakyat. Meskipun minoritas di parlemen akan tetapi tidak menciutkan nyali para legislator Demokrat untuk tetap bersuara lantang membela kepentingan rakyat. Tercatat Demokrat menolak tegas RUU Ciptaker (Ombibus Law) yang sejak awal cacat dalam proses pembahasan dan banyak pasal yang tidak berpihak kepada kepentingan pekerja dan rakyat. Bahkan saat pembahasan dan paripurna suara legislator Demokrat dibungkam dan diintimidasi dengan mematikan mic saat menyampaikan pandangan. Hal yang tidak pernah dilakukan Demokrat saat menjadi penguasa adalah membungkam dan mengintimidasi lawan politiknya.

Partai Demokrat juga sukses melakukan reorganisasi jajaran kepengurusan Partainya melalui Kongres V Partai Demokrat pada tahun 2020 yang lalu. Tongkat estafet kepemimpinan telah berpindah kepada sosok anak muda yang cerdas, santun dan berprestasi yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam jajaran kepengurusannya AHY mendengarkan dan memperhatikan suara dan kondisi nyata rakyat Indonesia. Tenaga dan nafas baru dari kalangan anak muda ditempatkan pada posisi strategis kepengurusan sebagai cerminan bahwa saat ini kaum muda adalah jumlah mayoritas dari penduduk Indonesia yaitu kurang lebih 60%. Akan tetapi para senior yang matang dan berpengalaman juga menempati posisi penting di Partai Demokrat. Senior yang telah makan asam garam dalam dunia politik mutlak dibutuhkan saran dan nasehatnya demi kemajuan partai agar tetap berjalan dalam track yang benar.

Badai dan ujian juga menerpa partai Demokrat saat segelintir oknum yang didukung oknum dari oligarki mencoba merampas kedaulatan partai Demokrat. Disini seorang AHY menunjukkan kepiawaiannya dalam mengkonsolidasi kadernya. Hal ini akan tercatat menjadi sejarah kesuksesan AHY menjadi seorang pemimpin atau ketua umum. Semangat kebersamaan dan soliditas inilah yang selalu dijaga dan ditularkan kepada seluruh kader dan simpatisan Demokrat. Kekuasaan dan uang bisa dikalahkan oleh soliditas dan rasa memiliki. Faktor lainnya adalah bangkitnya kembali rasa muak rakyat kepada oligarki dan kekuasaan yang telah semena – mena dan arogan dalam menyikapi atau menghadapi pihak oposisi. Didunia medsos didengungkan para netizen bahwa selamatkan Demokrat adalah selamatkan Demokrasi. Gerakan tersebut sukses menghempaskan mimpi para begal Partai.

Menjadi kebiasaan AHY untuk terus bergerak turun kebawah menjumpai masyarakat diseluruh Nusantara. Menjumpai langsung masyarakat untuk mendengar langsung aspirasi dan mengetahui kondisi riil rakyat Indonesia. Sejatinya seorang pemimpin adalah paham dan selalu berada ditengah rakyat. Tanggap dan segera melakukan tindakan dalam upaya turut membantu mengatasi kesusahan rakyat telah dilakukan AHY dalam kapasitas nya sebagai ketua umum Partai Demokrat.

AHY juga dihargai dan dihormati oleh kalangan internasional, beliau kerap dikunjungi oleh berbagai tokoh dunia dan para duta besar negara sahabat. Menjadi pembicara dalam berbagai forum internasional juga kerap dilakukan AHY. Dengan modal pendidikan dan pengalaman di dunia internasional inilah yang membuat AHY menjadi magnet dan idola baru. Tidak heran apabila saat ini Demokrat menjadi partai papan atas dan disukai. Tentunya faktor kerja keras seluruh kader juga menjadi salah satu kunci. Jajaran pengurus dan kader dengan tertib menjalankan segala instruksi dan kebijaksanaan partai yang dipimpin oleh AHY. Ditangan AHY gelombang perubahan dan perbaikan harapan kaum muda dan rakyat digantungkan. AHY adalah “Pemimpin Perubahan dan Perbaikan”.

The post AHY Pemimpin Partai Demokrat Untuk Perubahan dan Perbaikan Indonesia appeared first on Bintang Muda Indonesia.