Oleh : Petrodes Mega Keliduan S.Sos
Polemik pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis bukan soal kebijakan. Ini bukan debat teknis anggaran. Ini bukan persoalan prosedur. Ini soal konflik kepentingan.
Apa yang disampaikan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, patut menjadi bahan perenungan segenap kita, bahwa setiap anggaran negara dibahas melalui DPR, melalui sidang resmi, melalui mekanisme konstitusional, dan disahkan secara sah. Tidak ada kebijakan yang berdiri sendiri. Semua melewati proses kolektif.
Artinya keputusan itu bukan keputusan sepihak. Kalau hari ini muncul tudingan seolah-olah pembiayaan bermasalah, maka yang pertama harus dilihat adalah proses di DPR.
Siapa yang membahas?
Siapa yang menyetujui?
Siapa yang ikut mengetok keputusan?
Jadi logikanya jelas. Kalau prosesnya kolektif, tanggung jawabnya juga kolektif…!!
Yang menjadi masalah bukan prosedurnya. Yang menjadi masalah adalah kepentingan yang sedang bergerak di dalam. Jangan sembunyi di balik isu rakyat untuk menutupi konflik kepentingan internal partai.
Jangan juga menggunakan nama pendidikan, apalagi narasi kepedulian sosial, jika yang sedang berjalan adalah pertarungan posisi dan pengaruh.
Program Makan Bergizi Gratis adalah agenda negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ini program strategis untuk penguatan gizi dan masa depan generasi bangsa. Program seperti ini seharusnya dijaga bersama, bukan dijadikan alat tarik-menarik kepentingan.
Kalau ada perbedaan kepentingan di dalam partai, selesaikan di dalam partai. Jangan lempar ke ruang publik dengan membawa kepentingan rakyat sebagai pembenaran…!
Konflik kepentingan adalah hal biasa dalam politik. Tetapi ketika konflik itu dibungkus seolah-olah demi rakyat, disitulah integritas dipertanyakan.
“Kepentingan elite tidak boleh berdiri di atas kepentingan bangsa.”